thumbnail_pexels-tom-fisk-2101137.jpg

pexels-tom-fisk-2101137.jpg

Regulasi pertambangan di Indonesia terus mengalami perubahan dari masa ke masa. Berikut perkembangannya. 

Regulasi Pertambangan dari Masa ke Masa

Hukumonline baru-baru ini mengadakan kegiatan diskusi hukum seputar&nbsp;legal risk management&nbsp;bersama Indonesian Corporate Counsel Association (ICCA) pada Selasa (20/12).&nbsp;Acara yang bertajuk “Pentingnya Penerapan Manajemen Risiko dan Manajemen Risiko Hukum melalui ISO 31000 dan 310222” ini dibuka langsung&nbsp;oleh Vice President ICCA Erlangga Gaffar dan Sekretaris Jenderal Institute of Compliance Professional Indonesia (ICoPI) Agustinus A. Haryono.&nbsp;Saat ini, perusahaan dan organisasi dihadapkan berbagai risiko legal dalam proses bisnis yang dijalani. Sehubungan dengan ini, Haryono menyampaikan bahwa sebaiknya perusahaan mampu memitigasi risiko hukum yang dapat muncul di kemudian hari. Mitigasi tersebut harus dilakukan, khususnya untuk menghindari potensi terjadinya permasalahan legal pada tahap litigasi.Perihal permasalahan legal di tahap litigasi wajib dihindari, Haryono menambahkan bahwa faktanya kasus yang sudah sampai tahap litigasi dapat mengeluarkan waktu dan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu, proteksi yang dapat dilakukan adalah dengan cara preventif salah satunya adalah implementasi ISO di perusahaan.Terkait perkembangan ISO yang berkaitan dengan&nbsp;risk management, Haryono menyampaikan bahwa sejak tahun 2018, ketentuan risiko manajemen pada ISO 31000 sudah diperbarui.&nbsp;Pada era sebelumnya, risiko manajemen berfokus untuk tindakan pencegahan. Sedangkan, saat ini terdapat penambahan sehingga risiko manajemen tidak hanya berfokus dalam mencegah terjadinya potensi risiko, melainkan juga membuat&nbsp;value added&nbsp;bagi perusahaan.Hal yang perlu menjadi catatan adalah bahwa penerapan risiko manajemen sangat bergantung pada bagaimana&nbsp;leadership&nbsp;dan komitmen dari pimpinan. Tanpa komitmen dari direksi, penerapan risiko manajemen tidak akan berhasil. Hal ini terjadi karena penerapan risiko manajemen akan masuk dalam perencanaan, proses atau pelaksanaan, hingga pengawasan.Pada ISO 31022: 2020, terdapat enam tahapan yang harus menjadi perhatian bagi&nbsp;in house counsel perusahaan. Keenam tahapan tersebut dapat di detailkan sebagai berikut.<ol><li>Establish the relevant context and criteria.</li><li>Assessment of legal risk: setiap ISO ada assesment/penilaian yang terdiri dari:<ol><li>Identify.</li><li>Analyze.</li><li>Evaluate.</li></ol></li><li>Treatment of legal risk: perlakuan setiap risiko, yang terdiri dari:<ol><li>Choose options.</li><li>Evaluate the current practices.</li><li>Develop a risk treatment plan.</li></ol></li></ol>Salah satu proses yang dipandang penting dalam ISO 31022 adalah penilaian risiko hukum, yaitu keseluruhan proses identifikasi risiko hukum, analisis, hingga evaluasi risiko hukum.&nbsp;Hal ini penting untuk dilakukan agar risiko hukum dapat dikenali dan teridentifikasi dengan baik. Dengan demikian, suatu organisasi dapat mencegah terjadinya risiko tersebut sesuai dengan sasarannya.Untuk mendukung penerapan dan identifikasi risiko hukum perusahaan, Hukumonline menghadirkan Regulatory Compliance System (RCS), platform pemantauan kepatuhan hukum. RCS didukung berbagai teknologi mutakhir agar seluruh kewajiban hukum beserta risiko sanksinya dapat terekstraksi secara otomatis dan real-time. RCS juga didukung oleh peraturan perundang-undangan dari pusat data Hukumonline yang senantiasa&nbsp;update dan disesuaikan dengan bidang industri perusahaan.Dapatkan manfaat RCS dengan berlangganan RCS sekarang! Klik&nbsp;<a href="https://rcs.hukumonline.com/?utm_source=website&amp;utm_medium=website_rcs_advertorial&amp;utm_campaign=advertorial_hol_icca">di sini</a>&nbsp;untuk informasi lebih lanjut. &nbsp;

thumbnail_ICCA x HOL.png

ICCA x HOL.png

Hukumonline mengadakan diskusi hukum bersama Indonesian Corporate Counsel Association (ICCA) terkait Legal Risk Management.

Hukumonline dan ICCA Gelar Diskusi Legal Risk Management

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menggelar acara International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas atau IOG 2022 yang ketiga kalinya pada Rabu-Jumat, 23-25 November 2022 silam. Salah satu poin diskusi pada acara tersebut adalah pentingnya peningkatan investasi hulu minyak dan gas bumi di Indonesia.Peningkatan investasi dalam industri hulu migas sendiri dipandang penting, mengingat berbagai gejolak situasi ekonomi dan politik global yang terjadi dan berdampak pada industri hulu minyak dan gas bumi. Pasokan energi yang terganggu saat ini menjadi penyebab utama kenaikan harga yang berpotensi menimbulkan ancaman inflasi dan krisis.Ketua SKK Migas, Dwi Soetjipto, menyampaikan bahwa untuk meningkatkan investasi pada industri hulu minyak dan gas bumi, dapat dilakukan dengan perbaikan regulasi agar investasi dapat masuk dengan lebih mudah. Selain itu, pemerintah juga perlu mengatur lebih lanjut mengenai insentif hulu migas.Pada acara IOG 2022 kali ini, Hukumonline ikut andil dengan menawarkan Regulatory Compliance System (RCS) sebagai solusi pemantauan kepatuhan hukum yang dapat membantu perusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia pada booth A6, Bali Nusa Dua Convention Center, Bali.<figure class="image image_resized" style="width:75%;"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/212b7002_480a_4008_ba65_36584db974d0_2_e14e1c093d.jpg" alt="212b7002-480a-4008-ba65-36584db974d0 (2).jpg"></figure>Booth Hukumonline pada pameran International Convention Indonesia Oil and Gas (ICIOG) SKK Migas di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali.Dengan memanfaatkan berbagai teknologi mutakhir, Regulatory Compliance System dapat memantau status kepatuhan hukum dan mengekstraksi kewajiban hukum perusahaan secara otomatis dan real-time.Berbagai perusahaan terkemuka telah mempercayakan Regulatory Compliance System sebagai platform pemantauan kepatuhan hukumnya. Ikuti jejak mereka dan dapatkan manfaat dari Regulatory Compliance System sekarang dengan ajukan demo secara gratis <a href="https://rcs.hukumonline.com/?utm_source=website&amp;utm_medium=website_rcs_advertorial&amp;utm_campaign=advertorial_iciog_event">di sini.</a> &nbsp;&nbsp;

thumbnail_Foto IOG 4.0 SKK Migas.png

Foto IOG 4.0 SKK Migas.png

Melalui acara IOG 2022 yang diselenggarakan di BNDCC, Bali, SKK Migas menekankan pentingnya peningkatan investasi hulu migas di Indonesia.

SKK Migas Gelar Konvensi Internasional Ketiganya di Bali

Sebelum membahas kepatuhan hukum, mari kenali konsep kesadaran hukum terlebih dahulu. Memulai hal ini, penting untuk diketahui bahwa hukum merupakan sarana pengatur kehidupan masyarakat yang berfungsi sebagai sarana kehidupan.&nbsp;Sehubungan dengan ini, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa hukum merupakan sarana pengendalian sosial, sarana memperlancar proses interaksi sosial, dan sarana pembaharuan.Jika dielaborasikan lebih lanjut, fungsi hukum sebagai sarana memperlancar proses interaksi sosial adalah untuk menciptakan keserasian antara ketertiban dengan ketentraman dalam pergaulan hidup. Kemudian, dalam proses interaksi sosial, hukum berperan sebagai sarana pengendali sosial yang umumnya didasarkan pada sejumlah nilai dan norma. Lalu, terkait sarana pembaharuan, hukum ditujukan untuk membentuk kesadaran hukum.&nbsp;Tahapan dan Tujuan Kesadaran HukumMembentuk kesadaran hukum dalam masyarakat tentu tidaklah mudah. Soerjono Soekanto (dalam&nbsp;<a href="https://core.ac.uk/download/pdf/276127615.pdf">Rosana</a>, 2014:14) kemudian menerangkan bahwa ada empat indikator yang membentuk kesadaran hukum secara berurutan atau bertahap. Empat tahap yang dimaksud adalah sebagai berikut.&nbsp;<ol style="list-style-type:decimal;"><li>Pengetahuan hukum Merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan diperbolehkan.</li><li>Pemahaman hukum Sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni perihal isi, tujuan, dan manfaat peraturan tersebut.&nbsp;</li><li>Sikap hukum Merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini, elemen apresiasi terhadap aturan hukum sudah ada.</li><li>Pola perilaku hukum Tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum. Apabila berlaku, sejauh mana aturan tersebut berlaku dan sejauh mana masyarakat mematuhinya (kepatuhan hukum).</li></ol>Pembentukan kesadaran hukum tentu dimaksudkan untuk tujuan atau fungsi tertentu. Adapun fungsi dari tingginya kesadaran hukum adalah kepatuhan hukum atau kepatuhan terhadap hukum. Kemudian, tujuan akhirnya adalah tercapainya tujuan hukum. Dalam konteks ini, hukum bertujuan untuk menciptakan keserasian antara ketertiban dengan ketentraman.&nbsp;Pengertian Kepatuhan HukumKepatuhan hukum dapat diartikan sebagai kesadaran akan hukum yang membentuk rasa setia dalam masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan. Singkatnya, kepatuhan hukum adalah patuh terhadap hukum; pelaksanaan aturan hukum oleh masyarakat.&nbsp;Penting untuk diketahui bahwa dalam konteks kepatuhan hukum, tentu ada sanksi yang mengintai, baik dalam bentuk positif atau negatif. Lalu, yang kerap ditanyakan, siapa yang wajib terlibat dalam kepatuhan hukum? Idealnya pelaksanaan kepatuhan hukum harus dilakukan secara adil. Dalam konteks ini, bukan hanya masyarakat saja, namun juga penegak hukum sebagai aparat yang melaksanakan proses penegakan hukum.&nbsp;Indikator Kepatuhan HukumMasih menurut Soerjono Soekanto, ada tiga indikator yang membuat masyarakat mematuhi hukum atau menerapkan kepatuhan hukum. Tiga faktor tersebut adalah&nbsp;compliance,&nbsp;identification, dan&nbsp;internalization.&nbsp;<ol style="list-style-type:decimal;"><li>Compliance&nbsp;adalah bentuk kepatuhan hukum yang disebabkan karena adanya sanksi bagi pelanggar aturan. Dengan kata lain, tujuan dari kepatuhan hukum semata-mata agar terhindar dari sanksi hukum yang ada.&nbsp;</li><li>Identification&nbsp;adalah bentuk kepatuhan hukum yang dilakukan untuk mempertahankan hubungan yang menyenangkan dengan orang atau kelompok&nbsp; lain.&nbsp;</li><li>Internalization&nbsp;adalah bentuk kepatuhan hukum yang disebabkan oleh pengetahuan akan tujuan dan fungsi kaidah hukum tersebut.</li></ol>Usaha Menciptakan Kepatuhan Hukum&nbsp;Terkait usaha menciptakan kepatuhan hukum, sebagaimana diterangkan dalam laman&nbsp;<a href="https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--tingkat-kepatuhan-hukum-dan-potensi-maladministrasi-penegakan-hukum">Ombudsman</a>, ada tiga cara yang dapat dilakukan. Usaha yang dimaksud adalah tindakan represif, preventif, dan persuasif.&nbsp;<ol style="list-style-type:decimal;"><li>Represif merupakan tindakan yang diberikan agar penegakan hukum dilaksanakan. Pelaksanaan tindakan ini contohnya sebagaimana dilakukan aparat penegak hukum dalam proses penegak hukum, yakni memerlukan pengawasan, baik internal maupun eksternal.&nbsp;</li><li>Preventif merupakan usaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum atau menurunnya kesadaran hukum.&nbsp;</li><li>Persuasif adalah langkah mendorong atau memacu agar terciptanya kesadaran hukum yang erat kaitannya dengan nilai-nilai hukum atau budaya hukum.&nbsp;</li></ol>Legal Compliance dalam PerusahaanDalam arti luas kepatuhan hukum diterapkan oleh seluruh warga negara, termasuk halnya aparat penegak hukum. Kemudian, dalam arti sempit, khususnya dalam dunia usaha, saat ini kepatuhan hukum dilaksanakan oleh para perusahaan.&nbsp;Dalam rangka mendirikan dan menjalankan sebuah usaha yang lancar, perusahaan dituntut untuk memperhatikan kepatuhan hukum terhadap sejumlah peraturan di Indonesia.&nbsp;Namun, untuk menerapkan kepatuhan hukum berdasarkan peraturan yang ada tidaklah mudah. Pasalnya, Indonesia memiliki banyak hierarki peraturan, mulai dari Tap MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, hingga Peraturan Kabupaten atau Kota. Lebih lanjut lagi, kepatuhan hukum yang harus diterapkan tiap-tiap perusahaan berbeda-beda.&nbsp;Regulatory Compliance SystemUntuk mempermudah analisis dan penerapan kepatuhan hukum yang harus dilaksanakan perusahaan, Regulatory Compliance System (RCS) diciptakan. Fungsi RCS sendiri sangatlah beragam, antara lain:<ol style="list-style-type:decimal;"><li>RCS mempermudah proses audit dan membuat audit minim risiko;</li><li>RCS membuat perusahaan terhindar dari kewajiban hukum yang terlewat;</li><li>RCS merupakan solusi pemantauan kepatuhan hukum perusahaan berbasis&nbsp;Artificial Intelligence dan dilaksanakan secara komprehensif.&nbsp;</li></ol>Regulatory Compliance System difungsikan untuk menyelesaikan tantangan hukum yang wajib dipenuhi oleh tiap-tiap perusahaan. Dapatkan solusi terbaik dari&nbsp;<a href="https://rcs.hukumonline.com/?utm_source=website&amp;utm_medium=website_rcs_advertorial&amp;utm_campaign=advertorial_dm_dec08">RCS Hukumonline&nbsp;</a>sekarang juga!

large_pexels-andrea-piacquadio-3760067.jpg

medium_pexels-andrea-piacquadio-3760067.jpg

small_pexels-andrea-piacquadio-3760067.jpg

thumbnail_pexels-andrea-piacquadio-3760067.jpg

pexels-andrea-piacquadio-3760067.jpg

Secara sederhana, kepatuhan hukum adalah patuh terhadap hukum. Dalam konteks luas, kepatuhan hukum dilaksanakan oleh warga negara. Berikut ulasan selengkapnya.

Kepatuhan Hukum dan Solusi Masa Kini untuk Memenuhinya

Dalam rangka membina hubungan baik, khususnya dengan asosiasi di sektor hulu minyak dan gas bumi, Hukumonline mengadakan kegiatan&nbsp;breakfast meeting bersama Indonesian Petroleum Association (IPA), Kamis (27/10) lalu. Agenda yang dibahas dalam acara yang dilaksanakan di Sheraton Grand Jakarta ini adalah terkait Good Corporate Governance.Apa itu&nbsp;Good Corporate Governance? Sebagai informasi,&nbsp;Good Corporate Governance&nbsp;adalah istilah yang dipakai dalam urusan tata kelola perusahaan. Jika dielaborasikan,&nbsp;Good Corporate Governance&nbsp;berarti upaya perusahaan untuk menciptakan pola hubungan yang kondusif antarpemangku kepentingan.&nbsp;Adapun acara diskusi Hukumonline dan IPA ini menjadi bagian dari rangkaian perkenalan Regulatory Compliance System (RCS) kepada para asosiasi sebagai solusi kepatuhan hukum perusahaan. Sebelumnya, Hukumonline telah mengadakan diskusi dengan&nbsp; Indonesian Mining Association (IMA) pada Rabu (12/10).Menggandeng IPA, Hukumonline membahas sejumlah langkah dan strategi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam melakukan bisnis agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan&nbsp;Good Corporate Governance.Dalam paparannya, para narasumber yang hadir menekankan pentingnya&nbsp;Good Corporate Governance&nbsp;oleh KKKS dan pentingnya kepatuhan hukum yang berlaku dan keterkaitan peraturan lainnya dalam sektor hulu migas. Misalnya, Peraturan Menteri ESDM 3/2021 tentang Pengendalian Gratifikasi, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 2 tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, dan regulasi terkait yang dapat menimbulkan potensi terjadinya tindakan suap.&nbsp;Selain regulasi tersebut, ada pula Peraturan Mahkamah Agung No. 13 tahun 2016 yang menekankan bahwa perusahaan memiliki potensi sebagai medium dalam&nbsp;corporate crime liability. Dengan demikian, kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama dengan pemerintah harus dijaga dan dikawal agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Lebih lanjut, dalam perspektif internasional, para narasumber memaparkan bahwasannya, selain&nbsp;United Kingdom Bribery Act (UKBA) dan&nbsp;United Kingdom The Foreign Corrupt Practices Act (UK FCPA), perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Indonesia telah memiliki komitmen dalam menerapkan GRI 205 ESG on Anti Corruption.&nbsp;Melalui penerapan GRI 205 ESG ini, pada dasarnya terlihat dengan jelas bahwa seluruh bentuk donasi dan fasilitas yang diberikan kepada pemerintah harus dipastikan bukan sebagai bentuk&nbsp;disgust form of bribery.&nbsp;Poin-poin tersebut disampaikan oleh para narasumber untuk menekankan pelaku usaha akan pentingnya kepatuhan hukum terhadap berbagai peraturan. Hal ini diperlukan dalam rangka menghindari terjadinya potensi risiko ketidakpatuhan terhadap hukum yang dapat menimbulkan permasalahan di masa yang akan datang.Untuk mendukung kepatuhan hukum perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan meminimalkan risiko terkenanya potensi hukum, Hukumonline menghadirkan Regulatory Compliance System (RCS). Regulatory Compliance System merupakan platform pemantauan kepatuhan hukum secara&nbsp;real-time.Regulatory Compliance System memanfaatkan berbagai teknologi mutakhir seperti&nbsp;Artificial Intelligence (AI) dan&nbsp;Natural Language Processing (NLP), agar pemantauan status kepatuhan hukum dan ekstraksi kewajiban hukum perusahaan dapat diperbarui secara otomatis dan dapat dipahami pengguna dengan mudah.Tidak hanya itu, Regulatory Compliance System dilengkapi berbagai fitur yang dapat mempermudah seluruh aktivitas pemenuhan kewajiban hukum, dari pemantauan regulasi terbaru, pelaksanaan pemenuhan kewajiban, hingga pengunduhan laporan audit dalam satu klik.&nbsp;Saatnya wujudkan Good Corporate Governance dengan RCS! Dapatkan manfaatnya dengan ajukan demo secara gratis <a href="https://rcs.hukumonline.com/?utm_source=website&amp;utm_medium=website_rcs_advertorial&amp;utm_campaign=advertorial_breakfast_meeting_ipa">di sini</a> untuk coba Regulatory Compliance System secara gratis.

foto advertorial breakfast meeting IPA.png

large_foto advertorial breakfast meeting IPA.png

medium_foto advertorial breakfast meeting IPA.png

small_foto advertorial breakfast meeting IPA.png

thumbnail_foto advertorial breakfast meeting IPA.png

Hukumonline mengadakan diskusi bersama Indonesian Petroleum Association (IPA) terkait Good Corporate Governance. 

Hukumonline dan IPA Gelar Diskusi Good Corporate Governance 

Dewasa ini, dikenal dengan adanya&nbsp;legal risk management&nbsp;atau manajemen risiko dalam aspek hukum. Bicara soal manajemen risiko dalam aspek hukum tentu tidak dapat dilepaskan dari regulasi dan kewajiban hukum. Terkait hal ini, diterangkan Isharyanto dkk., dalam&nbsp;legal risk management,&nbsp;persoalan yang ditentukan oleh hukum merupakan&nbsp;risk source&nbsp;atau penyebab dari munculnya risiko hukum itu sendiri.&nbsp;Richard Moorhead dalam&nbsp;Legal Risk: Definition, Management and Ethics&nbsp;menerangkan bahwa ada dua pendekatan dominan yang digunakan untuk mendefinisikan risiko hukum pada suatu perusahaan.&nbsp;Pertama, mengingat definisi atas&nbsp;legal risk&nbsp;cukup luas, dapat digunakan pendekatan bahwa setiap tindakan perusahaan terkait aktivitas bisnis dianggap sebagai bagian dari konsekuensi hukum.&nbsp;Kedua, dalam arti sempit,&nbsp;<a href="https://www.hukumonline.com/berita/a/manajemen-risiko-bagi-perusahaan-lt62e724dfa4d58">risiko hukum</a> berasal dari lemahnya produk hukum atau ketidakpastian hukum terhadap konsekuensi bisnis.&nbsp;Lebih lanjut, Moorhead (dalam&nbsp;<a href="https://layanan.hukum.uns.ac.id/data/RENSI%20file/Buku%20ISHARYANTO/Ebook%20_MODEL%20PEMBADANAN%20LEGAL%20RISK.pdf">Isharyanto dkk</a>., 2020:135) menerangkan bahwa risiko hukum dapat terjadi di perusahaan karena kesalahan internal yang nantinya akan memberikan pengaruh terhadap:<ol><li>Reputation concern: masalah reputasi, khususnya terkait bagaimana pendekatan yang diambil perusahaan dalam mengelola risiko hukum terhadap hukum nasional dalam suatu negara. Terkait hal ini, masalah yang kerap muncul umumnya terkait risiko gugatan kepemilikan atau soal pajak.&nbsp;</li><li>Intra-organisational culture:&nbsp;budaya kerja yang terdampak atas risiko hukum yang terjadi. Misalnya, lemahnya semangat kinerja akan menyebabkan pelayanan publik akan terganggu.&nbsp;</li></ol>Moorhead juga menyebutkan bahwa luasnya risiko hukum pada perusahaan melampaui kepatuhan hukum. Nantinya, terhadap etika dan langkah bisnis tidak hanya dilihat sebagai cara mencari keuntungan semata. Melainkan juga merupakan pendekatan ke arah “legal” tentang bagaimana perbuatan bisnis dibenarkan beserta risiko hukum yang muncul dari adanya perikatan antar-perusahaan.&nbsp;Legal Risk Menurut OJKTerkait&nbsp;legal risk, sebagaimana dipaparkan Isharyanto dkk., Otoritas Jasa Keuangan telah berusaha menjabarkan risiko hukum atau&nbsp;legal risk. Bentuknya dapat berupa faktor litigasi, kelemahan perikatan yang diambil perusahaan, dan ketiadaan payung hukum. Pemaparan ini dituangkan dalam&nbsp;<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt53a7f167ec94a/surat-edaran-otoritas-jasa-keuangan-nomor-10-seojk03-2014-tahun-2014/document">Surat Edaran Nomor 10/SEOJK:03/2014</a>.&nbsp;Dalam surat edaran tersebut, diterangkan bahwa manajemen bank perlu memperhatikan prinsip-prinsip umum sebagai landasan dalam menilai tingkat kesehatan bank yang berorientasi pada risiko, proporsionalitas, materialitas dan signifikansi, serta komprehensif dan terstruktur.&nbsp;Adapun risiko yang wajib dinilai terdiri atas sepuluh risiko, yakni risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategi, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko imbal hasil, dan risiko investasi.&nbsp;Dari kesepuluh risiko yang diterangkan, mari kenali lebih lanjut dua resiko yang berada dalam payung hukum, yakni risiko hukum dan&nbsp;<a href="https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-perusahaan-lt620c3bf47edd3">risiko kepatuhan</a>. Dalam Surat Edaran Nomor 10/SEOJK:03/2014, risiko hukum diartikan sebagai risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Kemudian, diterangkan pula bahwa risiko hukum dapat timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari atau kelemahan perikatan.&nbsp;Kemudian, risiko kepatuhan adalah risiko akibat tidak dipenuhi dan/atau tidak dilaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta prinsip syariah. Risiko ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap ketentuan, prinsip syariah, maupun standar bisnis yang berlaku umum.Legal Risk ManagementUntuk membantu perusahaan terkait&nbsp;legal risk management,&nbsp;baik halnya agar terhindar dari risiko hukum, risiko kepatuhan, atau risiko lainnya,&nbsp;Regulatory Compliance System (RCS) diciptakan. Fungsi RCS sendiri sangatlah beragam, antara lain:<ol style="list-style-type:decimal;"><li>RCS mempermudah proses audit dan membuat audit minim risiko;</li><li>RCS membuat perusahaan terhindar dari kewajiban hukum yang terlewat;</li><li>RCS merupakan solusi pemantauan kepatuhan hukum perusahaan berbasis&nbsp;Artificial Intelligence dan dilaksanakan secara komprehensif.&nbsp;</li></ol>Regulatory Compliance System difungsikan untuk menyelesaikan tantangan hukum yang wajib dipenuhi oleh tiap-tiap perusahaan. Dapatkan solusi terbaik dari&nbsp;<a href="https://rcs.hukumonline.com/?utm_source=website&amp;utm_medium=website_rcs_advertorial&amp;utm_campaign=advertorial_dm_oktober28">RCS Hukumonline&nbsp;</a>sekarang juga! &nbsp;

close-up-businesswoman-signing-contract-office.jpg

large_close-up-businesswoman-signing-contract-office.jpg

medium_close-up-businesswoman-signing-contract-office.jpg

small_close-up-businesswoman-signing-contract-office.jpg

thumbnail_close-up-businesswoman-signing-contract-office.jpg

Membahas manajemen risiko dalam perusahaan tentu tidak dapat dilepaskan dari legal risk management atau manajemen risiko dalam aspek hukum. Berikut ulasannya.

Mengenal Legal Risk Management dalam Perusahaan

Industri jasa keuangan terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan teknologi. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam industri ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mengikuti perkembangan yang terjadi. Salah satu aspek yang kini menuai perhatian lebih adalah terkait digitalisasi di industri jasa keuangan, khususnya berkenaan dengan&nbsp;regulatory technology.&nbsp;&nbsp;Dilansir dari&nbsp;webinar&nbsp;dengan tajuk “<a href="https://www.youtube.com/watch?v=EunOQ-h8xu4">Peran&nbsp;Regulatory Technology&nbsp;dalam Mendukung Kinerja Lembaga Jasa Keuangan</a>”, OJK menerangkan bahwa pelaksanaan&nbsp;regulatory technology&nbsp;diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan industri jasa keuangan terhadap ketentuan atau hukum yang berlaku.&nbsp;Selain itu, penerapan regulatory technology&nbsp;juga dapat memudahkan industri jasa keuangan dalam memenuhi sejumlah ketentuan dan pelaporan, yang nantinya dapat meningkatkan kinerja industri ini. Dengan regulatory technology&nbsp;pula, akan dilakukan perubahan besar, pelaporan kepatuhan yang tadinya dilakukan secara manual nantinya dapat dilakukan secara digital.&nbsp;Dalam&nbsp;webinar&nbsp;tersebut, Nuhaida, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, menerangkan bahwa regulatory technology adalah penggunaan teknologi informasi yang dimanfaatkan industri jasa keuangan untuk memenuhi kewajiban mereka dan masih berada dalam lingkup pengawasan OJK.&nbsp;Dilanjutkan Nurhaida, regulatory technology&nbsp;IJK diharapkan dapat digunakan dalam industri jasa keuangan untuk melakukan pemantauan akan regulasi-regulasi yang mengalami perkembangan dan untuk melakukan pelaporan yang baik dan tepat guna meningkatkan kepatuhan.&nbsp;&nbsp;Adapun implementasi&nbsp;<a href="https://www.hukumonline.com/berita/a/manajemen-risiko-bagi-perusahaan-lt62e724dfa4d58">regulatory technology</a>&nbsp;ini merupakan upaya untuk meminimalisasi pelanggaran-pelanggaran yang mungkin dilakukan industri jasa keuangan. Regulatory technology&nbsp;yang berbentuk sistem ini akan memudahkan lembaga jasa keuangan dalam mengikuti perubahan peraturan yang ada.&nbsp;OJK sendiri sudah memulai langkah dalam mengembangkan teknologi industri jasa keuangan, baik&nbsp;supervisory technology&nbsp;dan&nbsp;regulatory technology. Di bidang&nbsp;supervisory technology, OJK telah meresmikan&nbsp;OJK&nbsp;Suptech Integrated Data Analytics&nbsp;atau OSIDA.&nbsp;Penggunaan OSIDA ini dapat mendeteksi sinyal&nbsp;early warning&nbsp;dan&nbsp;<a href="https://www.hukumonline.com/berita/a/kepatuhan-hukum-dan-solusinya-lt6258f48f37291/">compliance</a> check sebagai indikasi awal kelemahan&nbsp;governance&nbsp;pada aktivitas bisnis bank, potensi&nbsp;fraud, manipulasi data, serta ketidakpatuhan pada ketentuan yang berlaku. OSIDA sendiri membantu Pengawas OJK dalam melakukan intervensi dan&nbsp;supervisory actions&nbsp;lebih dini sebagai langkah antisipatif.Lebih lanjutnya, dalam sektor perbankan terdapat OJK Box atau OBOX yang mana merupakan alat pengawas perbankan untuk mendapatkan laporan secara digital atas bank umum, bank perkreditan rakyat (BPR), serta bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).&nbsp;Kemudian, di pasar modal, OJK telah merancang dukungan teknologi sejak 2016 dengan menerapkan sistem pengawasan transaksi efek. Sistem ini digunakan saat transaksi saham, transaksi pasar derivatif, pasar efek bersifat utang, dan sukuk.&nbsp;Lalu, pada IKNB atau industri keuangan non-bank, OJK telah melakukan implementasi&nbsp;regulatory technology&nbsp;dengan mendirikan Pusat Data&nbsp;Fintech Lending&nbsp;(Pusdafil).&nbsp;Regulatory Compliance SystemPerkembangan-perkembangan yang dilakukan OJK mengindikasikan bahwa&nbsp;regulatory technology&nbsp;adalah hal krusial dalam sebuah industri keuangan, khususnya untuk meminimalisir ketidakpatuhan dalam regulasi.&nbsp;Kemudian, nyatanya bagi industri lain, regulatory technology pun sangatlah penting. Terkait&nbsp;regulatory technology&nbsp;bagi perusahaan, untuk mempermudah analisis dan penerapan kepatuhan hukum (compliance) yang harus dilaksanakan perusahaan, Regulatory Compliance System (RCS) diciptakan. Fungsi RCS sendiri sangatlah beragam, antara lain:<ol style="list-style-type:decimal;"><li>RCS mempermudah proses audit dan membuat audit minim risiko;</li><li>RCS membuat perusahaan terhindar dari kewajiban hukum yang terlewat;</li><li>RCS merupakan solusi pemantauan kepatuhan hukum perusahaan berbasis&nbsp;Artificial Intelligence dan dilaksanakan secara komprehensif.&nbsp;</li></ol>Regulatory Compliance System difungsikan untuk membantu pemenuhan kewajiban hukum perusahaan. Dapatkan solusi terbaik dari&nbsp;<a href="https://rcs.hukumonline.com/?utm_source=website&amp;utm_medium=website_rcs_advertorial&amp;utm_campaign=advertorial_dm_oktober1">RCS Hukumonline&nbsp;</a>sekarang juga!

large_pexels-expect-best-351264.jpg

medium_pexels-expect-best-351264.jpg

small_pexels-expect-best-351264.jpg

thumbnail_pexels-expect-best-351264.jpg

pexels-expect-best-351264.jpg

Penerapan regulatory technology di sektor jasa keuangan dapat memudahkan industri jasa keuangan dalam memenuhi ketentuan dan pelaporan. Berikut perkembangannya. 

Pemanfaatan Regulatory Technology dalam Industri Jasa Keuangan

large_pexels-alexander-igrevsky-1870809.jpg

medium_pexels-alexander-igrevsky-1870809.jpg

small_pexels-alexander-igrevsky-1870809.jpg

thumbnail_pexels-alexander-igrevsky-1870809.jpg

pexels-alexander-igrevsky-1870809.jpg

Sejak diterbitkannya Peraturan Presiden No. 44 tahun 2020, Pemerintah mewajibkan sertifikasi ISPO bagi seluruh pelaku usaha kelapa sawit. 

Sertifikasi ISPO: Wujud Konkret Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan di Indonesia

Solusi terintegrasi untuk penyimpanan dokumen yang aman.

thumbnail_Main Banner Darkened (Desktop).png

Main Banner Darkened (Desktop).png

thumbnail_Main Banner Darkened (Mobile).png

Main Banner Darkened (Mobile).png

Sistem Pengelolaan Dokumen yang Terintegrasi dan Mudah Digunakan

Sistem manajemen dokumen dengan biaya terjangkau, tanpa batasan jumlah pengguna, tanpa batasan kapasitas penyimpanan.

thumbnail_Banner 2 Desktop (Strapi res).png

Banner 2 Desktop (Strapi res).png

thumbnail_Banner 2 Mobile (Strapi res).png

Banner 2 Mobile (Strapi res).png

Efisien

Dokumen perusahaan aman tersimpan di infrastruktur IT Anda, dengan fitur berbagai level akses.

thumbnail_Banner 3 Desktop (Strapi res).png

Banner 3 Desktop (Strapi res).png

thumbnail_Banner 3 Mobile (Strapi res).png

Banner 3 Mobile (Strapi res).png

Aman dan Selalu Dapat Diandalkan

Transformasi perseroan terbatas (PT) menjadi perusahaan terbuka (PT Tbk) merupakan pencapaian besar bagi suatu perusahaan. Bagaimana tidak, dengan menyandang format perusahaan terbuka, suatu perusahaan memiliki “privilege” untuk dapat mengakses sumber daya modal yang besar berasal dari investasi publik. Hal itu tentunya dapat mendukung percepatan pertumbuhan dan ekspansi bisnis perusahaan.&nbsp;Akan tetapi, menyandang status sebagai perusahaan terbuka tentunya memberikan konsekuensi hukum yang lebih besar pula. Kondisi ini tidak lain bertujuan untuk memastikan terjadinya peningkatan kinerja perusahaan dan peningkatan kepercayaan&nbsp;stakeholder, khususnya para investor/pemegang saham. Tanggung jawab besar yang dimaksud tentunya berkaitan dengan kompleksitas dan banyaknya aktivitas kepatuhan (compliance) yang harus dipenuhi.Secara garis besar, ada dua faktor yang menyebabkan aktivitas kepatuhan perusahaan terbuka menjadi lebih kompleks.&nbsp;Pertama, terdapat lebih dari satu regulator/otoritas yang memiliki wewenang di sektor pasar modal. Di antaranya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berwenang dalam pengaturan dan pengawasan, serta otoritas lain yang dikenal sebagai&nbsp;self regulatory organization&nbsp;(SRO).&nbsp;Lebih lanjut, otoritas lain yang dimaksud terdiri dari Bursa Efek Indonesia; Lembaga Penjamin dan Penyelesaian yang dilaksanakan fungsinya oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI); dan Lembaga Kliring dan Penjamin Efek Indonesia yang dilaksanakan oleh PT Kliring Penjamin Efek Indonesia (KPEI).Faktor&nbsp;kedua ialah banyaknya peraturan di bidang pasar modal yang melahirkan kewajiban hukum bagi perusahaan terbuka. Berdasarkan data pemetaan regulasi yang Tim Hukumonline lakukan, ditemukan setidaknya lebih dari 100 (seratus) peraturan yang mengatur kewajiban bagi perusahaan terbuka selepas dilakukannya&nbsp;initial public offering&nbsp;(IPO). Kondisi ini tentunya merupakan konsekuensi logis dari faktor pertama sebagaimana telah dijelaskan di atas.Untuk menunjukan klaim bahwa aktivitas kepatuhan perusahaan terbuka di Indonesia sangat banyak dan kompleks, kita dapat melihat satu aspek kepatuhan dari perusahaan terbuka, yaitu laporan yang perlu disampaikan oleh perusahaan terbuka.&nbsp;Merujuk pada Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 Tahun 2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik (“POJK 14/2022”), diterangkan bahwa emiten atau perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan keuangan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan.&nbsp;Laporan keuangan berkala tersebut mencakup laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan tengah tahunan.&nbsp; Di sisi lain, Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai otoritas di bidang pasar modal menetapkan kewajiban yang hampir serupa. Berdasarkan Peraturan I-E - Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor KEP-00066/BEI/09-2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi&nbsp;(“Peraturan I-E BEI”), diatur bahwa perusahaan tercatat, dalam hal ini adalah emiten atau perusahaan publik yang efeknya tercatat di bursa, wajib untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada BEI.&nbsp;Lebih lanjut, tidak hanya laporan keuangan secara berkala, berdasarkan Peraturan I-E BEI juga menerangkan kewajiban bagi perusahaan tercatat untuk menyampaikan berbagai laporan insidental kepada BEI, yang apabila dilihat secara kuantitatif, jumlahnya tidak kurang dari 17 (tujuh belas) jenis laporan.Kompleksitas dari aspek kepatuhan perusahaan terbuka ini tentunya perlu dimonitor secara saksama, mengingat otoritas di bidang pasar modal nyatanya telah memberikan ancaman sanksi yang dapat dikatakan tidak “main-main” atas ketidakpatuhan yang dilakukan oleh perusahaan terbuka.&nbsp;Dalam POJK 14/2022 yang mengatur kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala misalnya, diterangkan sejumlah ancaman sanksi administratif yang berat, mulai dari peringatan secara tertulis, denda, pembekuan usaha, sampai pencabutan efektifnya Pernyataan Pendaftaran oleh OJK.&nbsp;Begitu pula dengan BEI sebagaimana dimuat dalam ketentuan Peraturan I-H - Keputusan Direksi PT BEJ Nomor KEP-307/BEJ/07-2004 Tahun 2004 tentang Sanksi, yang memberikan ancaman sanksi administratif berat atas ketidakpatuhan perusahaan terbuka terhadap kewajiban yang telah ditetapkan oleh bursa, mulai dari peringatan tertulis, denda, hingga suspensi di BEI. Dengan demikian, tidak heran jika dalam praktiknya banyak perusahaan terbuka yang dikenakan sanksi oleh otoritas terkait seperti dapat dilihat melalui berbagai sumber pemberitaan.Merespons problematika kompleksitasnya aktivitas kepatuhan perusahaan terbuka sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Hukumonline sebagai perusahaan&nbsp;legal tech menghadirkan produk bernama&nbsp;Regulatory Compliance System (“RCS”).&nbsp;RCS dapat membantu perusahaan terbuka dalam melakukan monitoring berbagai regulasi secara lengkap dari berbagai regulator di bidang pasar modal. Lebih dari itu, RCS dapat memetakan berbagai kewajiban yang timbul dari regulasi tersebut secara secara sistematis, sehingga sangat memudahkan aspek&nbsp;compliance&nbsp;dilakukan oleh perusahaan terbuka.&nbsp;<figure class="image"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/Pasar_Modal_Sector_Highlight_1_0f7f5c1eb6.png" alt="Pasar Modal Sector Highlight (1).png"></figure>Kompleksitas Kewajiban Hukum Pasar Modal (Pasca-IPO) yang Harus Dipatuhi&nbsp;Berdasarkan gambar, terlihat bahwa terdapat 558 kewajiban hukum dalam sektor pasar modal. Jumlah tersebut menunjukkan kompleksitas dari pemenuhan kepatuhan perusahaan setelah melakukan IPO.Serta paling urgensi, RCS akan membantu memitigasi secara optimal risiko ketidakpatuhan perusahaan terbuka, sehingga perusahaan terbuka lepas dari “bayang-bayang” sanksi yang dapat mengganggu kelangsungan aktivitas bisnis perusahaan.Regulatory Compliance System didukung oleh konten dan hasil kurasi dari tim Hukumonline dengan latar belakang hukum S1 dan S2 dari universitas ternama di dalam dan luar negeri. Sehingga, RCS dapat mengemas kewajiban hukum secara akurat dan dapat dipahami dengan mudah oleh seluruh user.&nbsp;Berbagai perusahaan terkemuka telah mempercayai RCS sebagai platform pemantauan kepatuhan hukum andalan perusahaan. Ketahui lebih lanjut bagaimana RCS dapat membantu perusahaan dengan menghubungi&nbsp;<a href="mailto:demo@hukumonline.com">demo@hukumonline.com</a> atau klik&nbsp;<a href="https://rcs.hukumonline.com?utm_source=website&amp;utm_medium=website_rcs_advertorial&amp;utm_campaign=website_rcs_use_cases_dec">di sini</a>.<ol style="list-style-type:decimal;"><li>Sumber: <a href="https://www.cnbcindonesia.com/market/20220210090847-17-314262/bei-beri-sanksi-31-emiten-yang-belum-setor-lapkeu-q3-2021">https://www.cnbcindonesia.com/market/20220210090847-17-314262/bei-beri-sanksi-31-emiten-yang-belum-setor-lapkeu-q3-2021</a> atau <a href="https://investor.id/market-and-corporate/299475/belum-sampaikan-laporan-keuangan-51-perusahaan-tercatat-kena-sanksi-dan-denda-rp-50-juta">https://investor.id/market-and-corporate/299475/belum-sampaikan-laporan-keuangan-51-perusahaan-tercatat-kena-sanksi-dan-denda-rp-50-juta</a>.</li></ol>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

stock-market-forex-trading-graph-graphic-concept (1).jpg

large_stock-market-forex-trading-graph-graphic-concept (1).jpg

medium_stock-market-forex-trading-graph-graphic-concept (1).jpg

small_stock-market-forex-trading-graph-graphic-concept (1).jpg

thumbnail_stock-market-forex-trading-graph-graphic-concept (1).jpg

Transformasi perseroan terbatas  menjadi perseroan terbuka menimbulkan tanggung jawab yang lebih kompleks. Simak selengkapnya.